Badan Anggaran DPRD Kota Prabumulih Gelar Rapat KUA-PPAS 2025.
Badan Anggaran DPRD Kota Prabumulih Gelar Rapat KUA-PPAS 2025.
Prabumulih, Gemasab Pos. Id. – Selasa (23/7/24), DPRD Kota Prabumulih menggelar Rapat Pembahasan KUA dan PPAS Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025 bersama Pemerintah Kota Prabumulih. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran ( Banggar) DPRD Kota Prabumulih.
Rapat tersebut di pimpin langsung Ketua Badan Anggaran Sutarno SE, didampingi H Ahmad Palo SE dan Ir Dipe Anom. Sementara dari pihak Pemerintah Kota Prabumulih hadir Pj Sekda Prabumulih, Drs Aris Priadi beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD );Kota Prabumulih.
Penjabat Sekretaris Daerah Aris Priadi mengungkapkan rapat Badan Anggaran yang membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagai pedoman dalam penyusunan APBD 2025 masih membutuhkan pembahasan selanjutnya dikarenakan ada beberapa item yang belum rampung.
” Khususnya data di belanja langsung , lantaran ada kendala dalam sistem informasi pemerintah daerah untuk update sistem sehingga dalam mencocokkan angka-angka harus menggunakan cara manual,” kata Pj Sekda.
Ia menyebut bahwa ada penambahan APBD Prabumulih tahun 2025, namun hal ini kata dia diiringi juga dengan penambahan pegawai P3K.
” Termasuk mensukseskan program-program unggulan pemerintah pusat seperti Stunting dan Kemiskinan Ekstrem,” kata Pj Aris Priadi
Sementara itu, Ketua Banggar sekaligus Ketua DPRD Sutarno SE M.IKOM menuturkan rapat BANGGAR pertama yang membahas KUA-PPAS tahun 2025 ini masih memerlukan pendalaman dibeberapa item
” Ya ini masih belum selesai , masih jauh. Paling Minggu nanti rapat kedua,” ujarnya.
Memang prioritas pembangunan kedepan belum kelihatan, namun Tarno menilai tidak akan jauh beda dari tahun -tahun sebelumnya.
” Yang pasti ada kenaikan di belanja untuk gaji pegawai karena adanya penambahan P3K dan program lanjutan tahun sebelumnya.Jika pegawai tidak digaji tentu saja pelayanan tidak akan berjalan, ini menjadi fokus kita bersama tim anggaran pemerintah daerah,” pungkasnya.