Tekan Kemiskinan dan Stunting, Muba Gelar Evaluasi Kinerja Terpadu
PALEMBANG- Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus memperkuat langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan dan stunting.
Hal ini diketahui pada pelaksanaan Desk 1 Penilaian Kinerja Pengentasan Kemiskinan dan Stunting yang digelar secara virtual, Kamis (9/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut turut diikuti Asisten I Pemkab Muba Ardiansyah PhD, Kepala Bappeda Muba Dr Mursalin SE MM, Kepala DPPKB Demoon Hardian Eka Suza SSTP MSi, Kepala Disdikbud Yayan SE MSi, Plt Kepala Diskoperasi UKM Zulkarnain SP, Kepala DPMD Ali Badri ST MT, Kepala Dinas TPHP Ir Thamrin MSi, Kepala Dispopar Dr M Fariz SSTP MM, Kepala DPPPA dr Sharlie Esa Kenedy MARS, Kepala Disdagperin Hendra Tris Tomy, Plt Kadin Kominfo Daud Amri SH, Plt Kepala Dinas Perkim Muhammad Ridho ST, dan Plt Kadinkes dr Zwesty Wisma Devi MH.
Asisten I Setda Pemkab Muba, Ardiansyah, PhD, menegaskan bahwa penilaian kinerja ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting di wilayah Muba.
“Desk ini bukan hanya evaluasi administratif, tetapi menjadi ruang strategis untuk memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Ardiansyah.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Muba terus mengedepankan pendekatan terpadu lintas sektor dalam menangani dua isu krusial tersebut.
“Sinergi antara perangkat daerah, pemerintah pusat, hingga stakeholder terkait menjadi kunci utama dalam mencapai target yang telah ditetapkan,” imbuhnya.
“Penanganan kemiskinan dan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Harus ada integrasi program, mulai dari intervensi gizi, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya validitas data sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan data yang akurat, intervensi yang dilakukan pemerintah dapat lebih efektif dan efisien.
“Ke depan, kita akan terus memperkuat basis data dan monitoring evaluasi agar setiap program benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ulasnya.
Lanjutnya, pelaksanaan Desk 1 ini menjadi bagian dari mekanisme penilaian kinerja pemerintah daerah dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting secara nasional.
“Kegiatan ini juga menjadi ajang untuk memaparkan capaian, tantangan, serta strategi yang akan dilakukan ke depan,” pungkasnya.