Bersama Walikota Ketua DPRD Mengikuti Vidcom dengan KPK Pusat Terkait Peluncuran Indikator IPKD dan MCP 2025
Prabumulih, Gemasab Pos. Id. – Rabu, 5 Maret 2025. Bertempat diruang rapat Inspektorat Lantai 7 gedung Kantor Pemkot Prabumulih. Walikota Prabumulih H. Arlan bersama Ketua DPRD Prabumulih H Deni Victoria M.Si dan Sekretaris Daerah H. Elman, ST., MM, mengikuti Video Conference (Vidcon) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pusat terkait Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025, yang dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sang Made Mahendra Jaya, dan diikuti oleh seluruh kepala daerah serta perwakilan DPRD se-Indonesia.
Vidcom tersebut juga dihadiri berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Prabumulih, di antaranya Inspektorat, Setwan, BKPSDM, Bappeda, BPKAD, Diskominfo, PUPR, Perkim, UKPBJ, DPMTSP, Disdikbud, Dinkes, RSUD, Satpol PP, Bapenda, DLH, Disperindag, Dishub, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinsos, BPBD, Bagian Hukum, dan Bagian Organisasi.
Ketua DPRD Kota Prabumulih, Deni Viktoria, yang mengikuti vidcom tersebut, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta program pembangunan daerah.
“DPRD Kota Prabumulih mendukung penuh upaya pencegahan korupsi yang dicanangkan oleh KPK. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat diperlukan agar tata kelola pemerintahan semakin bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya
Ia juga berharap agar IPKD dan MCP dapat menjadi alat efektif dalam memantau serta meningkatkan integritas pemerintah daerah.
“Kami berharap dengan adanya Indikator IPKD dan MCP ini, Kota Prabumulih dapat semakin meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta memperkuat komitmen dalam mencegah praktik korupsi di segala lini,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut dirinya juga mengatakan, dengan adanya pertemuan ini, diharapkan Pemerintah Kota Prabumulih dan DPRD Kota Prabumulih dapat semakin memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi demi menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan berintegritas.