Pemkot Prabumulih Kembali Raih WTP, DPRD Ingatkan Pemerintah Fokus pada Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Prabumulih, Gemasab Pos. Id. – Pemerintah Kota Prabumulih kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesekian kalinya.

Pemkot Prabumulih kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024, pada Senin 26 Mei 2025, Predikat tertinggi yang diberikan oleh BPK RI tersebut, sebagai bentuk pengakuan atas penyusunan laporan keuangan yang dianggap telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran daerah.

“Kami bersyukur atas pencapaian ini. Tapi tentu ini bukan hasil kerja satu orang, melainkan hasil kerja sama tim, dari staf hingga kepala OPD. Ini jadi motivasi kami untuk terus memperbaiki layanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Walikota H Arlan dalam keterangannya, mengapresiasi capaian tersebut,

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, memberikan catatan penting. Menurutnya, opini WTP hanyalah ukuran teknis terhadap laporan keuangan, bukan indikator utama dari keberhasilan sebuah pemerintahan.

“Opini WTP memang penting karena mencerminkan tata kelola keuangan yang baik. Namun DPRD menilai bahwa keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat benar-benar merasakan manfaat langsung dari setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD,” tegas Ketua DPRD H Deni Victoria dalam rapat evaluasi bersama jajaran legislatif dan eksekutif.

Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan warga, pemerataan pembangunan, serta pelayanan publik yang lebih baik. Ia juga menegaskan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam meskipun opini WTP sudah diraih. Justru dengan opini tersebut, tanggung jawab pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan semakin besar.

“DPRD akan tetap menjalankan fungsi pengawasan dengan ketat, terutama terhadap program-program yang berpotensi stagnan atau tidak berjalan maksimal. Kami juga akan mendorong agar dilakukan evaluasi internal terhadap OPD yang memiliki tingkat realisasi program rendah, supaya ada perbaikan di tahun anggaran berikutnya,” tambahnya.

Hal ini, menurut nya, adalah bagian dari komitmen DPRD dalam memastikan bahwa uang rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar memenuhi angka dan laporan.

WTP yang diraih oleh Pemkot Prabumulih juga dianggap sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. Dengan semakin baiknya laporan keuangan, maka diharapkan ke depan akan lebih banyak program pembangunan yang bisa dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

DPRD juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di setiap OPD, serta transformasi digital dalam sistem pengelolaan anggaran dan pelaporan agar lebih efisien dan transparan.

“Ke depan, kita ingin tidak hanya laporan keuangan yang baik, tetapi juga laporan kinerja yang menyentuh kebutuhan masyarakat bawah. Masyarakat harus jadi subjek pembangunan, bukan hanya objek,” tutup Ketua DPRD mengakhiri.