DPRD Kota Prabumulih Gelar Rapat Paripurna Ke-XVII Masa Persidangan II, Pembahasan LKPJ Wali Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025
Prabumulih, Gemasab Pos. Id. – Selasa, 31 Maret 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih melaksanakan Rapat Paripurna Ke-XVII Masa Persidangan II, di ruang rapat Paripurna DPRD Prabumulih.
Rapat dengan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025 tersebut, dipimpin langsung Ketua DPRD, H Deni Victoria SH MSi, didampingi Wakil Ketua I Aryono ST dan Wakil Ketua II Ir Dipe Anom.
Turut menghadiri kegiatan itu, Wali Kota Prabumulih, H Arlan, bersama Wawako Franky Nasril SKom MM, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih, mulai dari Kepala OPD, camat, lurah, kepala desa (kades), hingga unsur lainnya.
Pada rapat tersebut, terdapat empat poin penting yang dibahas, yakni :
1.Pengesahan jadwal kegiatan pembahasan LKPJ Wali Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025.
2.Penyampaian nota pengantar Wali Kota terhadap LKPJ.
3.Penandatanganan berita acara serah terima, serta
4.Pembentukan Panitia Khusus (Pansus).
Memimpin rapat, Ketua DPRD Prabumulih, H Deni Victoria, menegaskan bahwa LKPJ merupakan instrumen penting dalam fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Melalui pembahasan LKPJ ini, DPRD akan mencermati secara menyeluruh capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, sekaligus memberikan catatan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi ke depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembentukan Pansus menjadi langkah strategis agar pembahasan berjalan lebih fokus, mendalam, dan menghasilkan rekomendasi yang berkualitas.
Sementara itu, Wali Kota Prabumulih, H Arlan, dalam nota pengantarnya memaparkan sejumlah capaian pembangunan selama tahun 2025. Ia menyebut, capaian kinerja pembangunan daerah mencapai 53,5 persen. Selain itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 9,3 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 79,17 persen.
“Angka pengangguran juga mengalami penurunan menjadi 4,72 persen, serta rasio ketimpangan (gini ratio) turun menjadi 0,353,” jelasnya.
Ia juga memaparkan berbagai program unggulan yang telah direalisasikan, di antaranya program MBG, bantuan kematian bagi masyarakat, serta pembagian seragam sekolah gratis bagi 32 ribu siswa berupa dua stel pakaian.
Tak hanya itu, Pemkot Prabumulih juga telah melakukan pengadaan 12 unit ambulans, peningkatan honor Ketua RT/RW, program pembukaan lahan gratis, hingga dukungan permodalan bagi pelaku UMKM.
“Selain itu, kami juga terus mendorong peningkatan investasi di Kota Prabumulih serta menaikkan insentif bagi guru TPA sebagai bentuk perhatian terhadap sektor pendidikan dan keagamaan,” ucapnya menambahkan.
Lebih lanjut, Walikota H Arlan mengungkapkan, selama tahun 2025 Pemerintah Kota Prabumulih juga berhasil meraih sejumlah penghargaan di berbagai bidang.
“Di antaranya pencapaian Universal Health Coverage (UHC), indeks harmoni, keaktifan dalam berbagai kompetisi, implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari BSB, inovasi pelayanan publik, dan sejumlah penghargaan lainnya,” ungkapnya.
Terkait pengelolaan keuangan daerah, Ia juga melaporkan bahwa hingga saat ini masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Untuk tahun anggaran 2025, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 1,1 triliun dan belanja daerah juga sebesar Rp 1,1 triliun. Selain itu, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) sebesar Rp 159 miliar. Seluruhnya saat ini masih dalam proses audit BPK RI,” jelasnya.
Ia berharap, melalui pembahasan LKPJ ini, DPRD dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ke depan.
Rapat paripurna berlangsung tertib dan lancar, serta menjadi bagian penting dalam mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.