Pandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Pengantar LPj APBD Tahun 2024, Dorong APBD Lebih Berpihak pada Kelompok Rentan, Anggaran Harus Inklusif dan Berbasis Gender
Prabumulih, Gemasab Pos. Id. – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menyampaikan pemandangan umum yang menitikberatkan pada penguatan penganggaran yang inklusif dan sensitif gender. Ini disampaikan dalam rapat Paripurna Pembahasan tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Kota Prabumulih Tahun 2004.
Pada Rapat yang digelar di ruang rapat DPRD Kota Prabumulih, Senin 7 Juli 2025, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan keprihatinan atas masih minimnya perhatian anggaran terhadap kelompok rentan, seperti perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan lanjut usia (lansia). Mereka menilai bahwa kelompok ini masih belum menjadi prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Kami menilai belum ada keberpihakan anggaran yang nyata terhadap kelompok-kelompok ini. Padahal mereka adalah bagian dari masyarakat yang paling rawan tertinggal dan membutuhkan intervensi nyata dari pemerintah,” ujar juru bicara Fraksi PDI Perjuangan.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang bisa merangkul semua kalangan, bukan hanya mayoritas atau kelompok yang vokal.
Mereka mengingatkan bahwa perempuan kepala keluarga sering kali menanggung beban ganda, penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan fisik dan sosial, dan lansia kerap luput dari program-program kesejahteraan.
“Ketika kita bicara APBD, jangan hanya bicara jalan dan bangunan. Kita harus bicara juga tentang martabat dan akses yang setara bagi semua warga, terutama mereka yang paling rawan terpinggirkan,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar mulai tahun anggaran berikutnya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun rencana kerja yang berbasis data disabilitas dan gender. Ini berarti, setiap program yang dirancang harus mempertimbangkan dampaknya terhadap laki-laki, perempuan, disabilitas, dan kelompok lainnya secara spesifik.
“Kita harus punya data yang akurat tentang jumlah dan kondisi perempuan kepala keluarga, lansia miskin, dan warga disabilitas.
Tanpa data yang jelas, maka kita akan selalu gagal menyasar mereka dengan tepat,” jelas juru bicara fraksi.
Mereka juga menekankan pentingnya integrasi perspektif gender dalam setiap kebijakan, termasuk dalam pelatihan kerja, bantuan sosial, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
Tak hanya berhenti pada penyusunan program, Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan perlunya pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pemerintah daerah agar lebih sensitif terhadap isu-isu inklusi sosial dan gender.
Menurut mereka, banyak kebijakan baik yang gagal diimplementasikan karena para pelaksana tidak memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan kelompok rentan.
“Ini bukan soal niat, tapi soal pemahaman. Maka dari itu, kami mendorong pelatihan rutin dan sosialisasi tentang inklusi sosial, kesetaraan gender, serta perlindungan kelompok marginal,” ungkap mereka.
Melalui catatan kritis ini, Fraksi PDI Perjuangan berharap agar Kota Prabumulih ke depan bisa menjadi kota yang lebih inklusif, ramah terhadap kelompok rentan, dan memiliki kebijakan yang menyentuh semua lapisan masyarakat.
“Pembangunan harus berdiri di atas prinsip keadilan sosial. Tidak boleh ada satu kelompok pun yang merasa ditinggalkan. Pemerintah harus hadir untuk semua, apalagi bagi mereka yang paling membutuhkan,” tutup juru bicara fraksi dengan nada optimis.