Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas LPj APBD 2024, DPRD Prabumulih Berikan Beberapa Catatan untuk Perbaikan
Prabumulih, Gemasab Pos. Id. – Dalam Rapat Paripurna digelar DPRD yang berlangsung di ruang rapat DPRD Prabumulih, Senin 7 Juli 2025. pada agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar laporan pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, seluruh fraksi di DPRD Kota Prabumulih secara bergiliran menyampaikan pemandangan umum terhadap isi laporan tersebut.
Berbagai sorotan, kritik, dan masukan konstruktif mewarnai rapat paripurna yang berlangsung dalam suasana terbuka dan demokratis itu.
Pemandangan umum fraksi ini menjadi bagian penting dalam proses evaluasi anggaran, karena mencerminkan suara politik dan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh para anggota dewan. Sejumlah isu strategis mencuat, mulai dari pelaksanaan proyek infrastruktur, distribusi bantuan sosial, efektivitas belanja pegawai, hingga keterbukaan informasi keuangan daerah.
Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan secara bersamaan menyuarakan pentingnya transparansi anggaran yang lebih luas. Mereka meminta agar Pemkot Prabumulih membuka akses publik terhadap data pelaksanaan APBD, termasuk realisasi fisik dan keuangan dari setiap program dan proyek.
“Transparansi bukan hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tapi juga untuk memberi ruang bagi partisipasi dan pengawasan publik. Kami ingin masyarakat bisa memantau langsung bagaimana uang mereka digunakan,” tegas perwakilan Fraksi Golkar.
Senada dengan itu, Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa keterbukaan data akan mendorong kepercayaan publik dan mencegah munculnya spekulasi atau kecurigaan terhadap penggunaan anggaran.
“Kami mendorong penggunaan platform digital berbasis data terbuka (open data) agar seluruh informasi anggaran bisa diakses siapa pun, kapan pun,” ujar juru bicara Fraksi PDIP.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) secara tegas menyoroti aspek manajemen pengadaan barang dan jasa, yang menurut mereka masih menyisakan banyak persoalan. Beberapa proyek, kata juru bicara fraksi, dinilai terlambat direalisasikan karena proses lelang yang lambat atau bermasalah.
“Kami mendesak agar Pemkot melakukan pembenahan sistem pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, agar tidak mengganggu jadwal proyek-proyek strategis,” ujar perwakilan Fraksi PAN. Mereka juga mengusulkan adanya penguatan pengawasan internal dan penggunaan sistem e-procurement secara maksimal untuk mencegah potensi penyimpangan.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengangkat isu pemberdayaan masyarakat, yang menurut mereka belum berjalan maksimal. Fraksi PKB menilai bahwa banyak program yang diluncurkan pemerintah daerah masih bersifat umum dan kurang tepat sasaran, terutama bagi kelompok masyarakat rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan ibu rumah tangga berpenghasilan rendah.
“Kami menilai perlunya pendekatan baru dalam perencanaan program pemberdayaan, agar benar-benar menyasar warga yang membutuhkan. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan, termasuk dalam pemilihan mitra pelaksana kegiatan,” kata juru bicara Fraksi PKB.
Fraksi ini juga mendorong adanya pelibatan komunitas lokal dalam penyusunan program agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, mengatakan bahwa pemandangan umum fraksi bukan sekadar formalitas, tetapi cerminan keseriusan DPRD dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab politik kami terhadap rakyat. Kami ingin memastikan bahwa APBD yang sudah disetujui dan dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Ketua DPRD Deni Victoria.